Demo Menolak Pelantikan DPRD 2009-2014 Halmahera Utara Berakhir Ricuh

Metrotvnews.com, Halmahera Utara: Aksi protes warga Tobelo atas rencana pelantikan anggota DPRD Halmahera Utara, Maluku Utara, berakhir ricuh, Jumat (30/10). Warga yang marah merusak Kantor DPRD. Situasinya benar-benar kacau.

Sikap keras demonstran yang menamakan diri Aliansi Pemuda Pembela Demokrasi juga ditimpali sikap keras polisi. Demonstran melempari Kantor DPRD Halmahera Utara dengan batu. Sementara polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa.

Kondisi panas berlangsung cukup lama. Tampak pula sejumlah polisi mengejar para demonstran. Situasi baru mereda setelah demonstran satu per satu menarik diri.Dalam orasinya, demonstran memprotes keras rencana pelantikan 30 anggota Dewan, lusa.

Menurut mereka, penetapan calon terpilih tak sesuai perolehan suara saat pemilihan legislatif lalu.(*)

Kantor Bupati Halmahera Utara dan 9 SKPD dalam Lingkup PEMDA HALUT di Segel Warga

Laporan: Anton A Karim

Editor: Dahlan Malagapi

TOBELO – Aktifitas pemerintahan Pemkab Morotai kemarin lumpuh total. Setelah Kantor Bupati dan 9 SKPD dalam lingkup Pemkab Halut kemarin, disegel ratusan warga. Aksi nekat itu dilakukan sebagai reaksi terhadap rekomendasi gubernur tentang pejabat eselon dua dalam lingkup Pemkab Morotai. Massa sebelum menyegel perkantoran, setelah lebih dulu mengeluarkan pegawai dari dalam kantor. Saking banyaknya massa, aparat kepolisian dan Satpol PP yang jumlahnya tidak seberapa tak mampu membendung gerak massa.Sebagian pegawai yang dikeluarkan kemudian memilih pulang lebih awal dari jam kantor.

Satu-satunya ruangan yang tak disegel massa dalam aksi kemarin hanyalah ruangan bupati. Massa menilai rekomendasi pejabat eselon II yang dikeluarkan gubernur tak mengakomodir putra Morotai. Massa menuntut agar pejabat eselon II yang diusulkan penjabat bupati Morotai tak diutak-atik gubernur. ”Ada sekian nama para Plt Kepala Dinas di lingkup Setda Morotai itu diganti oleh gubernur tanpa ada pertimbangan teknis yang jelas oleh gubernur Maluku Utara,” koar Sakir Sandri, koordinator aksi saat berorasi.

Menurut dia, pejabat yang tidak diakomodir gubernur dalam rekomendasinya itu merupakan pejabat yang punya integritas. Jika gubernur tak memenuhi tuntutan mereka, maka warga berjanji aksi itu akan tetap berlanjut. Saat warga menggelar aksi, penjabat Bupati Morotai Mochtar Daeng Barang tidak berada di tempat. Namun Mochtar yang dikonfirmasi koran ini di sela-sela menghadiri perayaan HUT ke-10 Provinsi Maluku Utara, menjelaskan, rekomendasi gubernur tentang pejabat eselon II Pemkab Morotai sudah mengakomodir putra daerah Morotai.

Menurut Mochtar, ada sekitar 4 putra Morotai terakomodir dalam rekomendasi tersebut. ”Ada sekitar tiga atau empat orang yang berasal dari putra daerah,” ungkap Mochtar. Mochtar sendiri mengaku belum mempelajari rekomendasi tersebut. Menanggapi tuntutan warga dalam aksi kemarin, Mochtar menilainya sebagai hal yang wajar. Dia sendiri mengatakan, pejabat yang dia usulkan sudah mewakili aspirasi masyarakat Morotai.

Namun menurutnya, pejabat eselon II adalah pejabat birokrat. Karena itu pejabat yang diangkat gubernur tentu sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sementara saat disentil kapan pejabat eselon II itu dilantik, Mochtar mengaku akan dilakukan dalam waktu dekat. “Nanti karena saya masih berada di Ternate. Saya ke Morotai baru kita agendakan,” tandasnya.(*)

KPU Malut ’Gantung’ KPU Halut

TOBELO–KPU Provinsi Malut ternyata hingga kini belum memiliki agenda pasti untuk memfasilitasi KPU Halut menyelesaikan kisruh Pileg di Halut. Hal ini tergambar dari penjelasan Mulyadi Tutupoho, salah satu anggota KPU Malut. Mulyadi mengatakan, KPU Malut belum melakukan rapat internal terkait kisruh Pileg Halut. “Nanti kita rapat internal dulu, karena ketua (Azis Kharie, red) saat ini masih berada di Jakarta,” kata Mulyadi.

Menurutnya, agenda rapat internal itu sebelumnya direncanakan Senin kemarin. Dia mengakui, KPU Pusat memutuskan penyelesaian kisruh Pileg Halut dikembalikan pada KPU Halut dengan difasilitasi KPU Malut. “Seperti apa nantinya kita fasilitasi, nanti diputuskan dalam rapat internal,” lanjut dia.

Dia menjelaskan, keputusan KPU pusat yang menyerahkan kembali ke KPUD Halut itu hanya sebatas menyelesaikan kisruh diinternal KPUD Halut sendiri sehingga perlu ada kesamaan persepsi dalam internal KPUD Halut untuk memutuskan hasil pileg di Halut.

“Intinya, KPUD Halut tidak bisa mengeluarkan keputusan atas nama individu. Harus diputuskan secara institusi KPU, bukan individu,” jelasnya. Karena itu, penyelesaian kisruh diinternal KPUD Halut itu lanjut dia, lebih kepada penyelesaian internal KPUD Halut, yakni lima anggota KPUD. “Karena dalam internal KPUD Halut kan ada perbedaan persepsi, yang satu punya begini yang satu lagi begini,” ujarnya. (cr-1)

Persyaratan Pengusulan Pengalihan Status dari CPNS ke PNS

Syarat-Syaratnya adalah sebagai berikut:

• 1 (satu) rangkap foto copy SK CPNS

• 1 (satu) rangkap foto copy SK STTPL Prajabatan

• 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

• 1 (satu) rangkap foto copy DP3 1 tahun terakhir

• Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Penguji Kesehatan.

Kiranya Informasi Ini Bermanfaat Bagi Saudara..

(klu ada yg kurang atau lebih mohon dimaafkan) tapi tingkat akurasinya 99.5%

GERINDRA Siap Dukung Hein Namotemo Untuk Maju Sebagai Kandidat Bupati Pilkada 2010 Mendatang

Jakarta, RMOL. Wakil Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Maluku Utara, Hidayat Amin, secara tiba-tiba memunculkan wacana pengusulan kandidat Bupati Halut pada Pilkada 2010 mendatang. “Gerindra akan mendukung Bupati Halut Hein Namotemo untuk maju sebagai kandidat bupati pada pilkada mendatang,” kata Hidayat Amin, sebagaimana dilansir JPNN (Minggu, 27/9).

Menurut Hidayat, wacana tersebut bakal menjadi keputusan Partai Gerindra setelah tahapan pilkada sudah diumumkan oleh Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU). Sebab tak lama lagi, katanya, DPD Gerindra Maluku Utara bakal menggelar rapat internal soal penetapan kandidat Bupati Halut. Dukungan itu, katanya, akan diusulkan ke DPP Gerindra untuk dimintai persetujuan.

Soal dukungan ke Hein ini, Hidayat punya alasan tersendiri. Menurutnya, Selaku incumbent, Hein dinilai berhasil memimpin Halut sehingga dinilai layak untuk diusung kembali menjadi calon Bupati periode 2010-2015. Terlebih lagi, katanya, penilaian tersebut merupakan hasil evaluasi DPD Gerindra atas kepeminpinan Hein. [yan]

Gubernur Minta Warga Morotai jangan Persulit Investor

TOBELO--MI: Gubernur Maluku Utara (Malut) Thaib Armaiyn, meminta kepada Pemkab Morotai dan warga setempat untuk tidak mempersulit investor yang ingin masuk menanamkan modal di daerah itu. "Saya minta kepada Pemkab dan warga di daerah ini jangan mempersulit investor yang ingin masuk menanamkan modal karena investor itu akan membawa manfaat bagi daerah ini," kata Gubernur di Marotai.

Morotai merupakan kabupaten yang baru tujuh bulan dimekarkan dari Kabupaten Halmahera Utara. Morotai yang terletak di perbatasan Indonesia-Filipina ini memiliki kekayaan sumber daya alam. Gubernur mengatakan, Pemkab Morotai harus memberi kemudahan kepada investor yang ingin menanamkan modal di Morotai, terutama dalam hal perizinan, kepastian hukum dan dukungan sarana penunjang.

Begitu pula warga Morotai harus memberi kemudahan kepada investor dalam mendapatkan lahan usaha, terutama jika lahan yang dibutuhkan investor itu kebetulan masuk dalam lahan milik warga. Menurut Gubernur, pemerintah pusat telah menetapkan Morotai sebagai salah satu daerah di Indonesia yang akan di kembangkan melalui program Kawasan Terpadu Mandiri (KTM), sehingga daerah ini bakal dibanjiri investor.

Dalam program KTM itu, pemerintah akan mendorong keterlibatan investor untuk memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam yang ada di wilayah KTM bersangkutan, jadi Morotai ini sangat beruntung ditetapkan menjadi KTM. "Dalam program KTM tersebut sebagian besar pendanaannya dialokasikan dari pusat, jadi banyak infrastruktur di Morotai ini yang akan di bangun menggunakan dana pusat, sehingga dana APBD bisa digunakan untuk kepentingan rakyat," katanya.

Program KTM itu rencananya mulai dilaksanakan tahun 2010. Semula program yang akan menghabiskan dana ratusan miliar rupiah itu dilaksanakan 2008 tapi terhambat belum lengkapnya hasil studi kelayakan Morotai sebagai lokasi KTM. Morotai yang pernah menjadi pusat pertahanan Sekutu pada Perang Dunia II itu sangat strategis sebagai lokasi investasi, selain memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah terutama di sektor kelautan dan pertambangan, juga berada di jalur pelayaran internasional. (Ant/OL-07)

Ketua KPUD HALUT Masuk Bui Karena Miliki Bahan Peledak

Rival Fahmi - Okezone

TOBELO - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Halmahera Utara (Halut) Wahyu Muhammad, akhirnya resmi menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Gorua Tobelo.Wahyu resmi menjadi narapidana setelah Kejaksaan Negeri Tobelo melakukan eksekusi terkait keputusan Mahkamah Agung RI No.1753/K/Pid/1994 yang menyatakan dirinya bersalah secara hukum terkait kepemilikan bahan peledak.

"Sudah lama yang bersangkutan diputuskan bersalah oleh MA. Kita hanya mengeksekusi putusan MA itu hari ini," kata Kajari Tobelo, Carlos Alberto de Fatima, kepada wartawan di Tobelo, Halut, Senin (14/9/2009) malam.

Menurut Kajari, ditangkapnya Wahyu tidak terkait dengan kisruh penghitungan suara DPRD Halut yang hingga kini belum terselesaikan. "Tertangkapnya Wahyu tidak ada muatan politik. Ini murni demi menegakkan hukum," tambah Carlos.

Menurut sekretaris KPUD Halut Anwar Kabalmay, Wahyu sendiri pernah ditangkap atas kepemilikan bahan peledak pada 2005 lalu. Saat itu sesuai dengan putusan pengadilan setempat, dirinya divonis 10 bulan penjara. "Meski telah melakukan upaya hukum lanjutan hingga Kasasi ke MA, tetap saja hukuman yang dijatuhkan tidak juga berubah," tegas Kabalmay kepada okezone saat dikonfirmasi.

KPUD Halut sendiri, kata Anwar, tengah berupaya untuk berkoordinasi dengan KPUD Maluku Utara guna membahas persoalan ditangkapnya ketua KPUD Halut itu. "Kami ingin tugas-tugas KPUD tetap lancar," pungkasnya.(teb)(mbs)

Keputusan KPU Pusat Soal Kisruh Pileg Dipertentangkan KPU Malut dan KPU Halut

TOBELO – Kisruh pileg Halut yang diharapkan dapat diselesaikan di KPU pusat ternyata belum juga membuahkan hasil. KPU pusat justru mengembalikan kisruh pileg di Halut itu diselesaikan di internal KPUD Halut. Tapi dengan syarat, penyelesaian kisruh pileg tersebut didampingi oleh KPUD Malut.

Itulah hasil keputusan yang dibuat KPU Pusat, di Jakarta, kemarin. “Kita sudah rapat dengan KPU pusat. Hasilnya, KPU pusat mengembalikan lagi ke KPUD Halut, berlima (lima anggota KPUD Halut, red) bersaama-sama menyelesaikan soal rekapitulasi dengan didampingi oleh ketua KPUD provinsi,” jelas salah satu anggota KPUD Halut Karwanto Hohakay melalui hanphonenya, malam tadi.

Karwanto sendiri, dihubungi Malut Post usai mengikuti rapat dengan KPU pusat yang dihadiri oleh dua anggota KPUD Malut, yakni Azis Kharie dan Mukhlis Tapi Tapi. Menurutnya, KPU pusat belum mengakui adanya hasil pleno penetapan kursi oleh KPUD Halut. Karena itu, KPU pusat menyarankan kisruh itu diselesaika dengan memperbaiki hasil rekapitulasi dengan mengkros cek data pada 22 PPK di Halut.

“Hasil pleno itu dikembalikan ke titik nol, artinya belum ada calon terpilih dan perolehan kursi, dianggap begitulah. Jadi pembahasan bersama itu nantinya mengemukakan data-data asli dari PPK agar dikoreksi secara bersama,” tutur Karwanto. Intinya, hasil pileg di Halut itu diselesaikan dengan kembali ke rekaptilutasi suara, yakni mengkroscek lagi data pileg dari 22 PPK di Halut.

Karena difasilitasi oleh KPUD Malut, Karwanto mengatakan, Ketua KPUD Malut Azis Kharie sudah merencanakan waktu penyelesaiannya. “Rencananya hari Sabtu (sabtu depan, red) KPUD Malut akan turun ke Halut untuk kita bahas bersama,” katanya. Terkait Ketua KPUD Halut Wahyu Muhammad yang saat ini tengah menjalani hukuman di Lapas Tobelo.

Karwanto mengatakan Wahyu masih tetap Ketua KPUD Halut karena belum ada pleno penetapan ketua pasca Wahyu ditahan. Karena itu rencana pembahasan kisruh pileg nanti, masih tetap melibatkan Wahyu sebagai ketua KPUD Halut. “Jika memungkinkan kita lakukan di Lapas maka kita lakukan di sana (Lapas, red). Tapi jika bisa dilakukan diluar maka kita sesuaikan, karena dia (Wahyu) masih tetap sabagai ketua KPUD Halut,” kata Karwanto.

Terpisah, anggota KPUD Malut Mukhlis Tapi Tapi memiliki persepsi lain soal hasil rapat di KPU Pusat tersebut. Menurut Mukhlis, kisruh pileg di Halut itu dikembalikan ke KPUD Malut, bukan KPUD Halut. “Hasil rapat tadi dikembalikan ke KPUD provinsi untuk menyelesaikan kisruh pileg di Halut dan di Halsel,” katanya.

Sebab rapat kemarin kata dia, bukan hanya membahas soal kisruh Halut tapi juga kisruh pileg di Halsel. menurut Mukhlis, pada prinsipnya, KPU pusat tidak mencampuri KPUD kabupaten/kota, sehingga diselesaikan di tingkat provinsi. Karena itu bagi Mukhlis, kisruh Pileg di Halut itu sudah selesai. “Kalau ada pihak-pihak yang keberatan, nanti diselesaikan secara hukum dan internal KPUD Halut maupun Halsel dengan dibentuknya DK (Dewan Kehormatan),” jelasnya.

Soal pembentukan DK, kata Mukhlis, dalam rapat kemarin disarankan agar KPUD Provinsi membentuk DK di dua kabupaten tersebut. Tapi bagi dia, pembentukan DK itu tergantung dengan kondisi di lapangan. “Kisruh pileg di Halut sudah selesai. Jadi proses pelantikan jalan dulu karena ada kekhwatiran menjelang Pilkada nanti internal KPUD kabupaten tidak solid,” tandasnya. (cr-1)

Laporan : Anton A Karim
Editor : Dahlan Malagapi

Informasi ini diambil dari MalutPos..

Kompleks Ruko di Tobelo-Halmahera Utara Terbakar, 1 Warga Tewas

Metrotvnews.com,

Halmahera Utara: Kebakaran melanda kompleks pertokoan di Tobelo Halmahera Utara, Maluku Utara, Sabtu (3/10) dini hari. Kompleks pertokoan di Jalan Kemakmuran Kota Tobelo itu terbakar diduga akibat korsleting listrik. Satu orang berusia sekitar 65 tahun tewas karena terjebak dalam kamar dan tidak sempat diselamatkan oleh keluarganya.Api yang menyala disertai tiupan angin kencang membuat si jago merah dengan cepat menyebar membakar seluruh toko. Bahkan, tiga rumah dan toko (ruko) yang berada di sekitarnya ikut ludes terbakar.

Sejumlah pekerja toko yang terjebak api akhirnya menyelamatkan diri melalui atap rumah.Lambannya petugas pemadam kebakaran datang di lokasi membuat api sulit dipadamkan. Ratusan warga yang mencoba mengendalikan amukan si jago merah seolah sia-sia. Petugas pemadam baru datang satu jam setelah kebakaran. Kerugian perkirakan mencapai ratusan juta rupiah.(Burhanuddin Arsyad/DOR)

Gempa 5,3 SR Guncang Ternate, Maluku Utara

Gempa berkekuatan 5,3 skala Richter (SR) terjadi di 2,45 Lintang Utara-128,97 Bujur Timur, yang berpusat pada 256 kilometer Timur Laut Ternate-Maluku Utara. Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Bandar Lampung, Selasa (6/10), menyebutkan gempa tersebut terjadi pukul 11.30 WIB, dengan kedalaman 40 kilometer. BMKG melaporkan gempa tidak berpotensi tsunami, dan gempa berpusat juga pada 308 kilometer Tenggara Melonguane-Sulawesi Utara, 382 kilometer Timur Laut Labuha-Maluku Utara, 409 kilometer Tenggara Tahuna-Sulawesi Utara, dan 434 kilometer Timur Laut Bitung-Sulawesi Utara.

Mencoba Mengikuti & Membantu Mengekspose Perkembangan Halmahera Utara..

Setelah sekian lama tenggelam dalam urusan pribadi n karir..maka saya mencoba untuk kembali membantu siapapun yang ingin mengenal dan mengetahui keadaan halmahera utara khususnya tobelo dan sekitarnya melalui blog yang sederhana ini tapi mudah-mudahan isinya cukup membantu anda..

Berita dan Informasi perkembangan Kab.Halut khususnya tobelo dan sekitarnya, kiranya bermanfaat...


Salam Sukses..!!