Pilkada , Sumber Masalah Baru

Dengan alasan memasyarakatkan demokrasi, pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) dilaksanakan di sejumlah wilayah baik pada tingkat provinsi, kota hingga kabupaten. Tahun 2008 ini, lebih dari 100 pilkada akan digelar di sejumlah wilayah. ( di Malut so selesai tp belum selesai juga..)

Ironisnya, pesta demokrasi kerap berakhir pada ketegangan hingga konflik antar pendukung yang notabene merupakan bagian dari masyarakat. Saya secara pribadi menilai Pilkada menjadi salah satu sumber masalah baru di tengah masyarakat. seperti yang terjadi di daerah kita maluku utara.

Saya beranggapan sebaiknya pilkada ditiadakan karena hanya menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat, yang pada akhirnya menjadikan masyakat sebagai korbannya..

Pilkada hanya menimbulkan pertikaian antar pendukung calon. Sementara para pendukung tersebut merupakan masyarakat itu sendiri. Selain itu, biaya yang dibutuhkan setiap kegiatan pilkada dilaksanakan menelan anggaran hingga milyaran rupiah. Akan lebih bijak, jika anggaran yang sedemikian besar tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat semisal digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, atau lebih bagus lagi masyarakat diberikan pendidikan dan pengobatan gratis..

Sejak pilkada diterapkan, selalu pecah perkelahian antar masyarakat sementara dana yang digunakan sangat besar. Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan andai digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pilkada justru tidak menguntungkan masyarakat sebaiknya dihapus saja...

tapi...

Penghapusan pilkada bukan solusi menekan biaya penyelenggaraan proses demokrasi. Cara paling efektif adalah membuka peluang bagi calon independen untuk ikut berlaga..

Setahu saya bahwa yang membuat mahal adalah fee "kendaraan" parpol. maka solusinya adalah mempermudah calon independen, karena dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk parpol..

Meski metodenya sama dengan negara2 yg lain namun prakteknya tdk serepot yg ada di tanah air serta tkd berbuntut pd konflik antar pendukung.

Bertolak belakang dengan Indonesia, para kandidat kepala daerah di Negara demokrasi lain tdk perlu mengeluarkan dana pribadi untuk fee parpol yang mengusungnya sebagai calon. malah pihak parpol yang mencari Calon berPotensi kemudian membiayai segala keperluan kampanye.

ha..di Indonesia malah terbalik..calon yang biayai kalau pengeluarannya sampai puluhan milyar, bagaimana kembalinya..??? Capek Dehh...

terpaksa..so tau to..??

Sebagai masyarakat, ini menjadi pengalaman buat qt agar kedepan nanti qt harus lebih selektif didalam memilih pemimpin qt..

Semoga Tuhan mengampuni sekaligus menegur pemimpin qt yg tidak benar dalam kepemimpinannya..

Oleh :
Robby Aemba..Galela Manyawa