Listrik Padam=Padamnya Kepercayaan Publik

KRISIS listrik mulai menghantui masyarakat Tobelo. Kecemasan masyarakat terhadap kondisi ini terbukti dengan diberlakukannya pemadaman listrik secara bergiliran sejak awal bulan februari. Pengalaman tidak menyenangkan ini menjadi indikator betapa kian memburuknya pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menyediakan listrik bagi masyarakat. Tampaknya upaya PLN untuk menyediakan pasokan listrik melalui seluruh pembangkit captive-nya di seluruh Kota Tobelo tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan listrik.

Akibatnya, pemadaman listrik secara bergilir menjadi momok menakutkan tidak hanya bagi rumah tangga, tetapi juga kalangan industri karena akan menggangu produksinya.
Pemadaman listrik bergiliran yang sudah berlangsung selama hamper sebulan di Tobelo telah mengakibatkan ribuan pelanggannya harus menyiapkan penerangan darurat secara bergantian. Bahkan, krisis listrik yang menyebabkan terjadinya pemadaman hingga kurang lebih dari 20 kali selama satu bulan ini mengakibatkan pihak PLN harus pusing karena mendengar cemohan2 dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya
pemadaman listrik ini juga menyebabkan ketidakstabilan arus listrik dii rumah-rumah yang ada di Tobelo.

Mungkin Masalah utama yang memicu pemadaman listrik secara bergilir adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan pasokan listrik dengan pertumbuhan permintaan. Naik turunnya tegangan listrik juga menjadi salah satu sumber pemicu utama kerusakan pada peralatan elektronik yang banyak digunakan di seluruh rumah tangga pelanggan listrik. Selain itu, ketidakstabilan arus listrik juga berakibat sistem elektronis yang banyak digunakan di perbankan atau industri-industri yang memakai sistem elektronis sebagai sarana vital menjadi terganggu.

Dilihat dari sisi profesionalitas, publik menilai sudah membaiknya sikap aparat PLN dalam menindaklanjuti keluhan pelanggan dalam melakukan perbaikan listrik jika ada pengaduan gangguan listrik. Kita sebagai masayarakat perlu memberikan apresisasi positif atas sigap dan tanggapnya aparat PLN dalam menindaklanjuti pengaduan yang menunjukkan kian responsifnya PLN terhadap keluhan masyarakat.

Sayangnya, aspek profesionalitas yang mulai tumbuh ini tertutup oleh krisis listrik yang sedang berlangsung saat ini. Terbukti pihak PLN tidak pernah menjelaskan alasan sedikitpun setiap terjadi pemadaman listrik. Kalaupun ada informasi pemadaman listrik, biasanya terjadi terlambat.

Yang ingin digarisbawahi dan dirasionalkan dalam tulisan ini adalah, bila PLN diberikan tanggungjawab besar mengurus hak-hak pelayanan publik, lantas kinerja yang ditunjukkan demikian rendah dan tidak profesional, bagaimana PLN dapat dipercaya sebagai lembaga yang berwibawa memikul tanggung jawab publik, jangan-jangan publik hanya menjadi bagian dari “ideologi” komodifikasi proyek hegemoni kekuasaan, sementara dibalik itu, lembaga pelayanan publik tersebut secara transparan dan akuntabel seolah olah terabaikan.

Dengan kondisi ini juga mestinya PLN tahu diri dan tak perlu “memaksa apalagi menuntut” kepada publik untuk harus taat pada aturan. Misal, bayar lampu tepat waktu, atau masyarakat didenda bila lewat waktu pembayaran.Toh, selama ini kinerja PLN dalam melayani publik saja tidak pernah beres apalagi memuaskan. Ketika lampu negara padam mendadak, PLN harus secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang kinerja yang terdapat didalamnya sehingga menjadi kajian elemen-elemen masyarakat. Sudahkah pihak PLN melakukan riset secara konpreshensif tentang peran dan fungsi kelembagaan selama ini di tengah masyarakat kecil yang mengakses jasa lembaga? Bagaimana pula peran partai politik dan elit politik menyikapi hal ini ?

Tulisan ini dibuat dalam keadaan gelap gulita..(sambil menyanyikan lagu malam kudus)hehe..

www.roby-aemba.blogspot.com

Morotai Hanya Tunggu Pengesahan DPR RI

MOROTAI,23/02/08
Timbul Pudjianto, Selama satu hari kemarin, mengunjungi pulau Morotai. Kunjungan pejabat gurbernur itu sendiri sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap proses pemekaran Morotai menjadi Kabupaten.

Begitu tiba di Morotai, Pujianto langsung melakukan pertemuan dengan masyarakat setempat yang dipusatkan di desa Daruba ibukota Kecamatan Morotai Barat. Dalam pertemuan itu Pujianto mengaku pemekaran Morotai saat ini hanya menunggu pengesahan DPR RI, sehingga itu kata dia, sebagai pejabat gubernur dirinya hanya melihat secara tepat kondisi Daerah yang akan dimekarkan itu. “Surat dari Presiden surat turun, maka itu masyarakat harus menyiapkan diri.