Kantor Bupati Halmahera Utara dan 9 SKPD dalam Lingkup PEMDA HALUT di Segel Warga

Laporan: Anton A Karim

Editor: Dahlan Malagapi

TOBELO – Aktifitas pemerintahan Pemkab Morotai kemarin lumpuh total. Setelah Kantor Bupati dan 9 SKPD dalam lingkup Pemkab Halut kemarin, disegel ratusan warga. Aksi nekat itu dilakukan sebagai reaksi terhadap rekomendasi gubernur tentang pejabat eselon dua dalam lingkup Pemkab Morotai. Massa sebelum menyegel perkantoran, setelah lebih dulu mengeluarkan pegawai dari dalam kantor. Saking banyaknya massa, aparat kepolisian dan Satpol PP yang jumlahnya tidak seberapa tak mampu membendung gerak massa.Sebagian pegawai yang dikeluarkan kemudian memilih pulang lebih awal dari jam kantor.

Satu-satunya ruangan yang tak disegel massa dalam aksi kemarin hanyalah ruangan bupati. Massa menilai rekomendasi pejabat eselon II yang dikeluarkan gubernur tak mengakomodir putra Morotai. Massa menuntut agar pejabat eselon II yang diusulkan penjabat bupati Morotai tak diutak-atik gubernur. ”Ada sekian nama para Plt Kepala Dinas di lingkup Setda Morotai itu diganti oleh gubernur tanpa ada pertimbangan teknis yang jelas oleh gubernur Maluku Utara,” koar Sakir Sandri, koordinator aksi saat berorasi.

Menurut dia, pejabat yang tidak diakomodir gubernur dalam rekomendasinya itu merupakan pejabat yang punya integritas. Jika gubernur tak memenuhi tuntutan mereka, maka warga berjanji aksi itu akan tetap berlanjut. Saat warga menggelar aksi, penjabat Bupati Morotai Mochtar Daeng Barang tidak berada di tempat. Namun Mochtar yang dikonfirmasi koran ini di sela-sela menghadiri perayaan HUT ke-10 Provinsi Maluku Utara, menjelaskan, rekomendasi gubernur tentang pejabat eselon II Pemkab Morotai sudah mengakomodir putra daerah Morotai.

Menurut Mochtar, ada sekitar 4 putra Morotai terakomodir dalam rekomendasi tersebut. ”Ada sekitar tiga atau empat orang yang berasal dari putra daerah,” ungkap Mochtar. Mochtar sendiri mengaku belum mempelajari rekomendasi tersebut. Menanggapi tuntutan warga dalam aksi kemarin, Mochtar menilainya sebagai hal yang wajar. Dia sendiri mengatakan, pejabat yang dia usulkan sudah mewakili aspirasi masyarakat Morotai.

Namun menurutnya, pejabat eselon II adalah pejabat birokrat. Karena itu pejabat yang diangkat gubernur tentu sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sementara saat disentil kapan pejabat eselon II itu dilantik, Mochtar mengaku akan dilakukan dalam waktu dekat. “Nanti karena saya masih berada di Ternate. Saya ke Morotai baru kita agendakan,” tandasnya.(*)

KPU Malut ’Gantung’ KPU Halut

TOBELO–KPU Provinsi Malut ternyata hingga kini belum memiliki agenda pasti untuk memfasilitasi KPU Halut menyelesaikan kisruh Pileg di Halut. Hal ini tergambar dari penjelasan Mulyadi Tutupoho, salah satu anggota KPU Malut. Mulyadi mengatakan, KPU Malut belum melakukan rapat internal terkait kisruh Pileg Halut. “Nanti kita rapat internal dulu, karena ketua (Azis Kharie, red) saat ini masih berada di Jakarta,” kata Mulyadi.

Menurutnya, agenda rapat internal itu sebelumnya direncanakan Senin kemarin. Dia mengakui, KPU Pusat memutuskan penyelesaian kisruh Pileg Halut dikembalikan pada KPU Halut dengan difasilitasi KPU Malut. “Seperti apa nantinya kita fasilitasi, nanti diputuskan dalam rapat internal,” lanjut dia.

Dia menjelaskan, keputusan KPU pusat yang menyerahkan kembali ke KPUD Halut itu hanya sebatas menyelesaikan kisruh diinternal KPUD Halut sendiri sehingga perlu ada kesamaan persepsi dalam internal KPUD Halut untuk memutuskan hasil pileg di Halut.

“Intinya, KPUD Halut tidak bisa mengeluarkan keputusan atas nama individu. Harus diputuskan secara institusi KPU, bukan individu,” jelasnya. Karena itu, penyelesaian kisruh diinternal KPUD Halut itu lanjut dia, lebih kepada penyelesaian internal KPUD Halut, yakni lima anggota KPUD. “Karena dalam internal KPUD Halut kan ada perbedaan persepsi, yang satu punya begini yang satu lagi begini,” ujarnya. (cr-1)