Pemandangan di Halmahera Utara

Dodola Beach
Dukono Mountain
kakara island
Mitita island

Pilkada , Sumber Masalah Baru

Dengan alasan memasyarakatkan demokrasi, pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) dilaksanakan di sejumlah wilayah baik pada tingkat provinsi, kota hingga kabupaten. Tahun 2008 ini, lebih dari 100 pilkada akan digelar di sejumlah wilayah. ( di Malut so selesai tp belum selesai juga..)

Ironisnya, pesta demokrasi kerap berakhir pada ketegangan hingga konflik antar pendukung yang notabene merupakan bagian dari masyarakat. Saya secara pribadi menilai Pilkada menjadi salah satu sumber masalah baru di tengah masyarakat. seperti yang terjadi di daerah kita maluku utara.

Saya beranggapan sebaiknya pilkada ditiadakan karena hanya menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat, yang pada akhirnya menjadikan masyakat sebagai korbannya..

Pilkada hanya menimbulkan pertikaian antar pendukung calon. Sementara para pendukung tersebut merupakan masyarakat itu sendiri. Selain itu, biaya yang dibutuhkan setiap kegiatan pilkada dilaksanakan menelan anggaran hingga milyaran rupiah. Akan lebih bijak, jika anggaran yang sedemikian besar tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat semisal digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, atau lebih bagus lagi masyarakat diberikan pendidikan dan pengobatan gratis..

Sejak pilkada diterapkan, selalu pecah perkelahian antar masyarakat sementara dana yang digunakan sangat besar. Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan andai digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pilkada justru tidak menguntungkan masyarakat sebaiknya dihapus saja...

tapi...

Penghapusan pilkada bukan solusi menekan biaya penyelenggaraan proses demokrasi. Cara paling efektif adalah membuka peluang bagi calon independen untuk ikut berlaga..

Setahu saya bahwa yang membuat mahal adalah fee "kendaraan" parpol. maka solusinya adalah mempermudah calon independen, karena dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk parpol..

Meski metodenya sama dengan negara2 yg lain namun prakteknya tdk serepot yg ada di tanah air serta tkd berbuntut pd konflik antar pendukung.

Bertolak belakang dengan Indonesia, para kandidat kepala daerah di Negara demokrasi lain tdk perlu mengeluarkan dana pribadi untuk fee parpol yang mengusungnya sebagai calon. malah pihak parpol yang mencari Calon berPotensi kemudian membiayai segala keperluan kampanye.

ha..di Indonesia malah terbalik..calon yang biayai kalau pengeluarannya sampai puluhan milyar, bagaimana kembalinya..??? Capek Dehh...

terpaksa..so tau to..??

Sebagai masyarakat, ini menjadi pengalaman buat qt agar kedepan nanti qt harus lebih selektif didalam memilih pemimpin qt..

Semoga Tuhan mengampuni sekaligus menegur pemimpin qt yg tidak benar dalam kepemimpinannya..

Oleh :
Robby Aemba..Galela Manyawa

NHM Belum Sepakati Pajak Hiburan

TOBELO-22/02/08
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) ternyata belum satu persepsi dengan Pemkab HALUT soal tagihan pajak hiburan yang dikenakan pada perusahaan itu. Perusahaan emas itu Selasa (19/2) tiga hari lalu menemui pimpinan DPRD Halut untuk meminta kesediaan DPRD memfasilitasi pembicaraan untuk menyamakan presepsi tentang dasarnya hukum serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Upaya NHM membicarakan soal pajak itu bukan yang pertama kali dalam beberapa hari terakhir ini. Sebelumnya saat Komisi B melakukan kunjungan kerja ke perusahaan, Jum’at (15/2) pekan lalu hal itu juga dicuatkan. NHM bahkan juga menemui BPKAD Halut dengan agenda serupa. “Sebelumnya mereka (NHM) bertemu dengan BPKKD, tapi ditolak dengan alasan harus bertemu komisi B, makanya saya menerima mereka untuk di fasilitasi,” ungkap ketua Dewan Nofino Lobiua di ruang kerjanya kemarin.

Nofino mengatakan dalam waktu dekat ini, pimpinan dewan akan memfalisitasi PT NHM, Komisi B serta Dekab Halut untuk melakukan kajian hukum yang dikeluhkan pihak NHM itu. “jadi pimpinan dewan akan memfalisitasi dalam waktu dekat,” ungkapnya. Menurut politis dari Partai Damai Sejahtera (PDS) itu, ngototnya NHM meminta pengkajian hukum atas tagihan pajak itu di sebabkan jumlah yang harus di bayarkan jumlahnya cukup besar. Contohnya pajak non PLN saja pihak NHM harus membayar 6 miliar lebih, belum termasuk pajak hiburan serta retribusi sampah “Memang besar makanya mereka sangat ngotot,” imbuhnya. Nofino sendiri menilai NHM memiliki itikad yang baik untuk membayar pajak tersebut asalkan didahului dengan persamaan persepsi mengenai dasar hukumnya. “NHM juga punya itikad baik, tapi dibeberapa sektor tagihan itu harus ada kajian lagi.

Hari Ini Masa 5 kecamatan Demo di NHM

Diawali Upacara Adat di Kao

Masyarakat adat dilima kecamatan yang mengitari kawasan perusahaan tambang emas PT Nusa Halmahera Minerals, ternyata belum surut menyuarakan tuntutan mereka kepihak perusahaan. Menurut rencana hari ini masa dari lima kecamatan itu akan bergabung untuk kembali mendatangi perusahaan yang berlokasi di Desa Gosowong itu untuk kembali menyuarakan tuntutan mereka.

Aksi kali ketiga ini dijanjikan akan melibatkan masa pada lima kecamatan itu dalam jumlah besar. Aksi hari ini sebelumnya telah dimintai masa ke DPRD Halut untuk direstui.

Zulkarnaen Idris, salah satu koordinator aksi mengatakan, masa yang diturunkan hari ini lebih besar dibanding dua aksi sebelumnya. Aksi ini akan diawali dengan upacara adat yang dipusatkan di wilayah Kao. “Besok akan dilakukan aksi besar-besaran, dengan diawali upacara adat,” ungkap Zulkarnaen Idris saat menghubungi koran ini kemarin. Zulkarnain mengaku aksi ketiga ini merupakan tanggapan pada perusahaan yang dalam aksi sebelumnya meminta waktu untuk mengkaji masalah yang dituntut warga kelompok adat dilima kecamatan. “Aksi ini tindak lanjut atas janji pihak NHM lalu,” ungkap Zulkamaen lagi. Masa sendiri dalam tuntutan aksi sebelumnya meminta kejelasan dana community development dari perusahan. Mengenai dana condev itu, Bupati Hein Namotemo belum lama ini mengatakan sudah tidak ada masalah karena perusahaan untuk tahun 2007 telah menyerahkan condevnya sebesar Rp 24 miliar ke pemkab Halut.

Giliran Bupati, Wabup dan Sekkab Halut Keluar Daerah

TOBELO,22/02/08
Suasana lenggang yang meliputi sekretariat DPRD Halut setelah anggota DPRD ramai-ramai keluar daerah, kini menular ke Kantor Bupati. Sejak dua hari terakhir, kantor orang nomor satu di Halut ikut sepi akibat ditinggal oleh tiga pejabatnya sekaligus. Bupati Hein Namotemo menjalani chek up di Manado, Wakil Bupati ke Jakarta untuk suatu urusan dinas sambil membereskan studi magisternya di Institut Pertanian Bogor (IPB) sedangkan Sekkab Frans Manery bersama sejumlah Kabag di Sekkab Halut menyertai anggota DPRD melakukan studi banding ke Jakarta terkait pemekaran Morotai.

“Mulai dua hari lalu, kesehatan Bupati kurang baik makanya kemarin melakukan chek up di Manado,” ungkap salah satu staf di Kantor Bupati.

Kabag Infokom Alfatah Sibua, Sag, Msi, yang dihubungi kemarin, mengaku seluruh pejabat keluar daerah ini dalam rangka perjalana dinas. Dia menambahkan yang mémenage kantor bupati saat ini asisten I, asisten II serta kabag kesra, “Bupati sekarang sakit jadi sedang chek up, sementara pejabat lainnya melakukan perjalanan dinas,” ungkap Alfatah.